Tabel Keputusan Kelayakan MPP oleh Executive Director ini digunakan pada SOP Perencanaan Karyawan (MPP), yaitu pada Langkah 21 (Mereview Pengajuan MPP) dan Langkah 22 (Gateway: MPP Disetujui atau Perlu Revisi?). Tujuannya menilai kelayakan MPP berdasarkan empat kriteria: kelanjutan kontrak karyawan, non vacant, distribusi jam pelajaran, dan ketersediaan anggaran.
Kelengkapan draft MPP sebelum diajukan dinilai secara terpisah oleh Kepala Unit Pendidikan menggunakan Tabel Keputusan Kelengkapan Draft MPP.
Penilaian kelayakan MPP dilakukan atas empat kriteria yang masing-masing memiliki tabel tersendiri di bawah ini. Keputusan akhir merupakan gabungan hasil keempat kriteria, dengan aturan penggabungan yang dijelaskan pada bagian "Aturan Penggabungan Keempat Kriteria".
| No | Kondisi | Terima MPP | Terima MPP dengan Catatan | Revisi MPP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelanjutan Kontrak Karyawan ≥ 85% | ✅ | — | — |
| 2 | Kelanjutan Kontrak Karyawan < 85% dengan persetujuan Executive Director | — | ✅ | — |
| 3 | Kelanjutan Kontrak Karyawan < 85% tanpa persetujuan Executive Director | — | — | ✅ |
| No | Kondisi | Terima MPP | Terima MPP dengan Catatan | Revisi MPP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non Vacant ≥ 85% | ✅ | — | — |
| 2 | Non Vacant < 85% dengan persetujuan Executive Director | — | ✅ | — |
| 3 | Non Vacant < 85% tanpa persetujuan Executive Director | — | — | ✅ |
| No | Kondisi | Terima MPP | Terima MPP dengan Catatan | Revisi MPP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribusi JP Optimal | ✅ | — | — |
| 2 | Distribusi JP Kurang Optimal | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Distribusi JP Tidak Optimal | ✅ | ✅ | ✅ |
Pada kondisi Kurang Optimal dan Tidak Optimal, ketiga tindakan tetap terbuka. Penentuannya bergantung pada ada tidaknya persetujuan khusus Executive Director dan hasil ketiga kriteria lainnya, sebagaimana dijelaskan pada Contoh Kasus 2 dan Kasus 3 di halaman ini.
| No | Kondisi | Terima MPP | Terima MPP dengan Catatan | Revisi MPP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran tersedia | ✅ | ✅ | — |
| 2 | Anggaran tidak tersedia | — | — | ✅ |
Terima MPP: Executive Director menyetujui MPP tanpa catatan dan mengabarkan persetujuan kepada HR dan Kepala Unit Pendidikan paling lambat Mei minggu ke-2.
Terima MPP dengan Catatan: Executive Director menyetujui MPP disertai catatan atas kriteria yang berada di bawah standar namun disetujui dengan pertimbangan khusus. Catatan menjadi bahan perbaikan pada siklus perencanaan berikutnya.
Revisi MPP: Executive Director memberikan catatan revisi kepada Kepala Unit Pendidikan melalui Sistem HR Digital paling lambat April minggu ke-4. Kepala Unit Pendidikan merevisi MPP paling lambat Mei minggu ke-1, lalu mengajukannya kembali untuk direview ulang.
Kasus 1 — MPP diterima. Kelanjutan Kontrak 90%, Non Vacant 92%, anggaran tersedia. Keputusan: Terima MPP tanpa catatan.
Kasus 2 — MPP diterima dengan catatan. Kelanjutan Kontrak 80% dengan persetujuan Executive Director karena alasan strategis, Non Vacant 87%, anggaran tersedia, distribusi JP kurang optimal dengan persetujuan Executive Director. Keputusan: Terima MPP dengan catatan bahwa kelanjutan kontrak di bawah standar namun disetujui dengan pertimbangan khusus.
Kasus 3 — MPP perlu direvisi karena kriteria tidak terpenuhi. Kelanjutan Kontrak 75% tanpa persetujuan Executive Director, Non Vacant 88%, anggaran tersedia, distribusi JP tidak optimal tanpa persetujuan Executive Director. Keputusan: Revisi MPP — Executive Director memberikan catatan untuk meningkatkan kelanjutan kontrak atau memberikan justifikasi yang kuat.
Kasus 4 — MPP perlu direvisi karena anggaran. Kelanjutan Kontrak 92%, Non Vacant 90%, anggaran tidak tersedia. Keputusan: Revisi MPP — Kepala Unit Pendidikan harus menyesuaikan rencana dengan ketersediaan anggaran.
Tabel Keputusan Kelayakan MPP oleh Executive Director ini bersumber dari ketentuan anggaran dan kewenangan persetujuan pada Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian: pengajuan kebutuhan karyawan hanya dapat disahkan apabila sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan kewenangan persetujuan atas pengajuan MPP berada pada Executive Director.